Ribuan Buruh Aksi di Depan Istana

K. Yudha Wirakusuma - Okezone

Selasa, 3 Mei 2011 13:42 wib

 0  0Email0

Pertemuan antara Julian dengan perwakilan buruh (Foto: Yudha/Okezone)

JAKARTA - Walaupun Hari Buruh Internasional jatuh pada Minggu 1 Mei, namun hari ini ribuan buruh masih menggelar aksinya di depan Istana Negara.

Aksi yang digelar di depan Istana dilakukan oleh Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI). Dalam aksinya mereka menuntut  penghapusan sistem kerja kontrak dan outsourcing.

Sekira dua jam mereka melakukan orasi, 10 perwakilan pendemo diterima oleh Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha, Sekretaris Kabinet Dipo Alam, dan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Sutarman.

Acara pertemuan berlangsung tertutup di halaman Wisma Negara. Salah seorang perwakilan buruh, Rudi prayitna berharap agar pertemuan ini tidak hanya sekedar seremonial semata saja.

"Kami berharap tuntutan kami dapat dikabulkan," singkatnya di Wisma Negara, Selasa, (3/5/2011).

Sementara, ribuan buruh tetap melakukan orasi dan bernyanyi di depan Istana Negara, mereka berorasi dengan menggunakan pengeras suara. “Buruh bersatu tak bisa dikalahkan," pekik para buruh.
(ful)

Pihak Istana Tak Akan Temui Istri Irzen Octa

K. Yudha Wirakusuma - Okezone

Selasa, 3 Mei 2011 13:57 wib

 1  0Email0

Janda Irzen Octa dan pengacaranya di pintu masuk Kompleks Istana (Foto: Yudha/Okezone)

JAKARTA - Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha memastikan tidak akan menemui Esi Ronaldi, istri almarhum Sekjen Partai Persatuan Bangsa (PPB) Irzen Octa, yang datang ke Istana Negara untuk mengadukan insiden yang menimpa suaminya.

Kendati demikian, Julian berjanji akan menerima surat dari Esi terkait kematian Irzen Octa, nasabah kartu kredit yang meninggal di kantor Citibank, diduga dianiaya oleh debt collector.

"Ya kita terima suratnya nanti. Silakan disampaikan saja. Apakah melalui saya atau melalui pihak sekretariat negara. Bisa kita terima, tidak ada masalah," katanya di Gedung Binagraha, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (3/5/2011).

Esi Ronaldi mendatangi Istana Negara dengan maksud menyampaikan surat mengenai meninggalnya Irzen Octa. Esi mengeluhkan ketidakadilan dalam penanganan kasus kematian suaminya.

"Ini adalah surat pribadi sebagai warga negara, sebagai WNI. Kalau anak punya masalah, maka akan mengadu ke bapaknya," paparnya di pintu masuk Istana Negara.

Namun saat hendak memasuki Istana, dia sempat tertahan dan tidak mendapatkan izin dari Pasukan pengaman Kepresidenan (Paspampres), lantaran Esi beserta kuasa hukumnya belum membuat janji bertemu dengan Presiden.

Citibank dan Polisi Dicurigai Main Mata

JAKARTA - Kuasa Hukum keluarga mendiang Sekretaris Jenderal Partai Pemersatu Bangsa (PPB), Irzen Octa mempertanyakan atas hasil penyidikan polisi yang menetapkan lima tersangka pembunuh Irzen.

Terlebih kelimanya diketahui merupakan debt collector dan outsourcing. Tidak satupun pihak Citibank yang ikut masuk dalam daftar tersangka. Bahkan pengacara keluarga Irzen, Ficky Fisher, khawatir ada main mata antara polisi dan pihak Citibank.

"Padahal jelas dari Bank Indonesia (BI) terjadi pelanggaran. Minimal dari cara penagihan yang menggunakan kekerasan dan intimidasi dari debt collector," tegas Ficky saat dihubungi wartawan, Selasa (3/5/2011).

Hal lain yang juga disesalkannya adalah lambannya penanganan kasus ini oleh Penyidik Polres Jakarta Selatan. Dikhawatirkan kasus ini akan berakhir di lima tersangka. Sementara pihak Citibank sama sekali tidak memberi ganti rugi dan seakan merasa tidak bersalah.

Sementara itu, tadi pagi ditemani kuasa hukumnya, istri Irzen Octa, Esi Ronaldi mendatangi Istana Negara. Kedatangannya ke Istana bermaksud untuk menyampaikan surat terkait meninggalnya Irzen Octa, nasabah kartu kredit Citibank, yang diduga akibat dianiaya debt collector.

"Ini adalah surat pribadi sebagai warga negara, sebagai WNI. Kalau anak punya masalah, maka akan mengadu ke bapaknya," paparnya.

Namun karena memang belum ada janji bertemu Presiden, Paspampres tidak mengizinkan Esi Ronaldi beserta kuasa hukumnya untuk masuk ke kompleks Istana Presiden.